JAKARTATERKINI.ID - Ketua DPRD Kabupaten Bogor Rudy Susmanto meminta pemerintah daerah (pemda) setempat meminimalisir potensi konflik sosial dalam menangani polemik lalu lintas angkutan tambang di wilayah Parungpanjang, Bogor, Jawa Barat.
Rudy di Cibinong, Bogor, Senin, menyebutkan penanganan lalu lintas angkutan tabang di Parungpanjang perlu kehati-hatian mengingat banyak kepentingan kelompok masyarakat yang harus diakomodir.
Baca juga : 18,7 Juta Pemudik Diperkirakan Menuju Jawa Timur pada Lebaran 2025
"Cara-cara persuasif harus dikedepankan, kelompok masyarakat yang memiliki kepentingan harus diajak bicara dan kebijakan apapun yang dikeluarkan harus tersosialisasikan dengan baik," ujarnya.
Hal itu ia sampaikan saat menanggapi insiden keributan antara petugas Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bogor dengan sejumlah sopir truk saat penertiban jam operasional angkutan tambang, pekan lalu.
Ia menyadari penyelesaian masalah di Parungpanjang tidak semudah membalik telapak tangan. Karena itu, solusi yang sudah dijanjikan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor untuk mengurai persoalan harus segera direalisasikan. DPRD Kabupaten Bogor, kata Rudy, akan memberikan dukungan.
Baca juga : Polres Demak Amankan 6.930 Liter Solar Bersubsidi dari Dugaan Penyalahgunaan BBM
"Pertama pembangunan kantung parkir harus dituntaskan, tempat dan fasilitasnya harus layak, disosialisasikan dengan baik agar saudara-saudara kita, para sopir mau menepi ke sana saat jam operasional diberlakukan," paparnya.
Kemudian, lanjutnya, pembangunan jalan baru untuk membagi beban lalu lintas di Jalan Parungpanjang-Bunar harus direalisasikan.
Bagikan
