JT – Anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Andri Santosa, berharap kebijakan transportasi publik gratis yang diberlakukan untuk 15 golongan masyarakat dapat menjadi langkah efektif untuk mengurangi kemacetan dan polusi di Jakarta.

"Kebijakan ini diharapkan tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga dapat menekan masalah kemacetan di Jakarta dan mengurangi polusi," kata Andri di Jakarta, Kamis.

Andri menjelaskan bahwa rata-rata pengguna transportasi publik di Jakarta mencapai sekitar 1,5 juta per hari, setara dengan 22,19 persen dari laporan Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Dengan demikian, ia berharap kebijakan ini dapat mengoptimalkan potensi pengurangan kemacetan di ibu kota.

Namun, Andri menegaskan pentingnya agar kebijakan transportasi gratis ini tepat sasaran. "Penerima manfaat harus disaring dengan cermat, agar kebijakan ini tidak membebani masyarakat," ujarnya.

Andri juga meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk meningkatkan kualitas layanan transportasi publik dengan melakukan standardisasi, baik dalam pengaturan armada maupun pengelolaan pelayanan mulai dari hulu hingga hilir.

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah berkoordinasi dengan dinas terkait di luar Jakarta untuk menyiapkan layanan transportasi publik gratis bagi 15 golongan masyarakat. Kebijakan ini juga melibatkan warga Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi) sebagai penerima manfaat.

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menyatakan bahwa persiapan layanan transportasi publik gratis sedang dilakukan, dengan pendaftaran melalui bank untuk mempermudah akses bagi 15 golongan yang berhak.