JT – Ketua MPR RI Ahmad Muzani memahami aksi mahasiswa bertajuk Indonesia Gelap yang muncul sebagai respons terhadap kebijakan awal pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan baru sering kali menimbulkan kejutan di masyarakat.
"Yang dilakukan oleh Pak Prabowo sekarang ini baru tahap awal sehingga menimbulkan kekagetan, dan seringkali reaksinya berlebihan dan kontraproduktif, tetapi sebagai sebuah reaksi, saya kira itu boleh saja," ujar Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (18/2).
Baca juga : KAI Daops 1 Sediakan Delapan KA Tambahan Untuk Libur Idul Adha
Ia menjelaskan bahwa bukan hanya masyarakat yang mengalami kejutan, tetapi juga internal birokrasi pemerintahan. Salah satu contohnya adalah efisiensi anggaran kementerian/lembaga yang diamanatkan melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025.
"Karena kan, sekian lama birokrasi bergerak dengan pengetatan yang relatif longgar, kemudian sekarang ada pengetatan, termasuk penghematan anggaran, sehingga itu menimbulkan kekagetan," katanya.
Menurut Muzani, reaksi tersebut terkadang berujung pada kesalahpahaman terhadap maksud kebijakan pemerintah.
Baca juga : Kemenkominfo dan BSSN Telusuri Dugaan Kebocoran Data BKN
"Kekagetan itulah yang seringkali menimbulkan sikap-sikap kontraproduktif, bahkan salah dipahami atas apa yang dimaksudkan oleh pemerintah, dalam hal ini oleh Presiden Prabowo," tambahnya.
Namun, ia menegaskan bahwa kebijakan yang diterapkan bertujuan untuk kebaikan jangka panjang Indonesia.
Bagikan
