JT - Pada Senin (13/1), Presiden Lebanon Joseph Aoun menunjuk Nawaf Salam, seorang hakim di Mahkamah Pidana Internasional (ICJ), sebagai perdana menteri dan membentuk pemerintahan baru Lebanon.
Penunjukan ini diumumkan oleh Direktur Jenderal Kepresidenan Lebanon, Antoine Choucair, dalam konferensi pers di Beirut. Choucair menambahkan bahwa Salam akan kembali ke Lebanon pada Selasa (14/1) waktu setempat.
Baca juga : Israel Latih Serangan Jarak Jauh Menyusul Ketegangan Dengan Irak
Penunjukan Nawaf Salam dilakukan setelah ia menerima dukungan 84 suara dari 128 anggota parlemen Lebanon. Sementara, 9 anggota lainnya memilih Najib Mikati, yang saat ini menjabat sebagai perdana menteri sementara, untuk melanjutkan masa jabatannya.
Meskipun penunjukan perdana menteri telah dilakukan, pembentukan pemerintahan baru Lebanon mungkin memerlukan waktu lebih lama karena kondisi sektarian dan politik negara yang kompleks.
Konstitusi Lebanon mengatur bahwa jabatan presiden harus dipegang oleh seorang penganut Kristen Maronit, perdana menteri harus seorang Muslim Sunni, dan ketua parlemen harus seorang Muslim Syiah.
Baca juga : Trump Mengalahkan Haley dalam Pemilihan Awal Capres Partai Republik
Proses penunjukan Perdana Menteri Salam tercapai setelah Lebanon mengalami kekosongan jabatan selama dua tahun, yang disebabkan oleh perpecahan politik dan memburuknya situasi ekonomi.
Pada minggu sebelumnya, parlemen Lebanon juga telah memilih Joseph Aoun sebagai presiden baru, menggantikan Michel Aoun yang masa jabatannya berakhir pada 2022. Joseph Aoun adalah panglima angkatan darat kelima Lebanon yang kini menjabat sebagai presiden. * * *