JT – Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta menyoroti pentingnya penyelesaian dualisme pengelolaan Planetarium Jakarta agar fasilitas pendidikan dan wisata sains ini segera dapat beroperasi kembali untuk masyarakat.

Sekretaris Komisi E DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PSI, Justin Adrian Untayana, menyampaikan bahwa dukungan terhadap alokasi anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2025 perlu dibarengi dengan kejelasan dalam pengelolaan Planetarium. “Kami mendukung pemulihan operasional Planetarium, namun dualisme pengelolaan ini perlu segera diselesaikan. Tanpa kejelasan, ada risiko anggaran yang diajukan Dinas Kebudayaan tidak tepat sasaran atau terhambat implementasinya,” ujar Justin di Jakarta, Selasa.

Menurut Justin, PT Jakarta Propertindo (Jakpro) sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berhak mengelola fasilitas hasil revitalisasi, namun tanggung jawab edukasi publik selama ini berada di bawah pengelolaan Dinas Kebudayaan. Kondisi ini menimbulkan ketidakpastian dalam manajemen pengelolaan Planetarium, yang menghambat masyarakat dalam mengakses program-program edukasi penting.

“Planetarium Jakarta tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga menjadi sarana pembelajaran dan pemantik minat anak-anak terhadap sains dan teknologi. Kami di PSI mendorong Pemprov DKI untuk segera menetapkan kejelasan pengelolaan agar Planetarium bisa melayani masyarakat,” tegas Justin.

Fraksi PSI juga memastikan akan mengawal alokasi anggaran dalam RAPBD 2025 untuk mendukung pemulihan fasilitas, termasuk perbaikan proyektor, agar Planetarium dapat segera beroperasi. Namun, Justin menekankan bahwa penyelesaian dualisme pengelolaan sangat krusial demi keberlanjutan realisasi anggaran tersebut.

“Kami ingin Planetarium Jakarta segera berfungsi kembali dan menjadi kebanggaan warga. Pemprov DKI harus memastikan fasilitas ini dikelola dengan baik dan transparan agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat,” pungkas Justin.