JT – Forum Komunikasi Anak Betawi (Forkabi) menyayangkan tidak adanya putra asli Betawi yang dilibatkan dalam susunan kabinet pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Menurut Forkabi, meskipun putra daerah Betawi memiliki kontribusi besar bagi bangsa, mereka belum mendapatkan posisi sebagai menteri maupun wakil menteri di kabinet yang akan datang.
Ketua Umum Forkabi, Abdul Ghoni, menyampaikan hal tersebut dalam pernyataan resminya di Jakarta, Kamis (17/10). Ia menegaskan bahwa kontribusi masyarakat Betawi bagi Jakarta dan Indonesia tidak bisa dipandang sebelah mata, namun kehadiran mereka dalam pemerintahan seolah diabaikan.
Baca juga : Virgoun Ditangkap Bersama Wanita, Polisi Sita Barang Bukti Sabu
"Orang Betawi sudah banyak sumbangsihnya untuk Jakarta dan bangsa ini. Namun, dalam kabinet lebih dominan diisi oleh orang dari Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Sangat disayangkan bahwa Prabowo tidak mengakomodasi putra daerah Jakarta," ungkap Ghoni.
Ghoni menambahkan bahwa sejak Senin (14/10), Prabowo sudah memanggil sejumlah calon menteri dan wakil menteri ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Namun, dari sejumlah nama yang hadir, tidak ada satu pun putra Betawi yang terlibat dalam proses tersebut.
Mantan kader Gerindra ini juga menyoroti bahwa banyak tanah milik warga Betawi yang diambil alih oleh pemerintah pusat selama era pembangunan Jakarta di bawah Gubernur Ali Sadikin. Hal ini, menurutnya, membuat orang Betawi merasa terpinggirkan di tanah kelahirannya sendiri.
Baca juga : Pemkot Tangerang dan Jakarta Barat Saling Koordinasi Penanganan Banjir
"Jakarta ini adalah pusat pemerintahan, tapi tidak ada satu pun putra Betawi di kabinet. Bukan saya minta jatah, tapi seharusnya ada penghargaan kepada putra Betawi," tegas Ghoni.
Ghoni, yang merupakan pendukung Prabowo Subianto pada Pilpres 2014 dan 2019, menyatakan kekecewaannya atas keputusan Prabowo. Ia juga menyebut bahwa dirinya turut andil membawa Partai Gerindra meraih posisi kedua dengan 19 kursi di DPRD DKI Jakarta pada Pemilu 2019, di bawah PDIP.