JT – Pemerintah diminta berhati-hati dalam merumuskan kebijakan terkait ojek online (ojol) agar industri tersebut bisa terus berkembang dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian. Ojek online dinilai membantu pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja serta mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga regulasi yang tepat sangat dibutuhkan untuk mendukung keberlanjutannya.

Wakil Ketua Umum Bidang Ketenagakerjaan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Muhammad Hanif Dhakiri, yang juga merupakan anggota DPR, menekankan pentingnya kebijakan yang matang dan tidak membebani satu pihak saja, seperti perusahaan aplikator.

"Pemerintah perlu berterima kasih kepada industri ojol karena turut memberikan kontribusi besar pada produk domestik bruto (PDB). Oleh karena itu, regulasi khusus dibutuhkan, tapi harus diatur dengan hati-hati agar industrinya bisa terus tumbuh," ujar Hanif dalam diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) bertajuk "Menavigasi Keberlanjutan Pekerja Gig di Indonesia" yang diselenggarakan oleh Universitas Brawijaya di Jakarta, Rabu (9/10).

Hanif menegaskan, dalam membuat kebijakan, pemerintah tidak boleh hanya membebankan tanggung jawab kesejahteraan kepada perusahaan aplikator. Negara, menurutnya, perlu berperan aktif dalam memastikan kesejahteraan pekerja ojol, termasuk menyediakan akses terhadap pelatihan dan jaminan sosial.

"Kesejahteraan adalah kewajiban pemerintah, bukan semata tanggung jawab perusahaan. Negara harus hadir, misalnya melalui subsidi jaminan sosial. Saat ini pekerja formal iurannya ditanggung oleh perusahaan, tapi bagaimana dengan pekerja gig? Pemerintah harus turut berkontribusi, bukan hanya membebankan kepada platform atau pekerja," kata Hanif.

Ia juga menekankan pentingnya pelatihan bagi para pengemudi ojol, tidak hanya dalam aspek berkendara, tetapi juga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan agar mereka bisa naik kelas menjadi wirausahawan.

"Pelatihan yang diberikan tidak hanya tentang berkendara, tapi juga keterampilan lain agar mereka bisa membangun entitas bisnis yang lebih baik," ujarnya.