JT - Calon Gubernur DKI Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung, mengusulkan agar pemerintah mengintervensi masalah ijazah pelajar DKI Jakarta yang ditahan oleh pihak sekolah karena ketidakmampuan membayar iuran sekolah.
"Kalau perlu pemerintah yang membayar, karena kan pasti enggak terlalu mahal supaya bisa kerja," ujar Pramono dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Baca juga : Pilkada Serentak 2024 Harus Bebas Intervensi, Tegas Direktur IDR
Pramono menceritakan pengalamannya saat bertemu seorang nenek di Meruya Selatan yang mengeluhkan bahwa ijazah cucunya ditahan oleh sekolah selama tiga tahun. Sang nenek mengaku tidak dapat mengambil ijazah tersebut karena tidak mampu membayar iuran sekolah.
"Akibat ditahannya ijazah tersebut, cucu sang nenek tidak bisa bekerja. Ini tidak boleh terjadi," tegasnya.
Pramono menekankan pentingnya peran pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut.
Baca juga : KPU: Penyelenggaraan Pemilu 2024 Sudah Sesuai Undang-Undang
Selain itu, ia juga menyatakan bahwa setiap aduan yang diterimanya saat blusukan semakin membuatnya menyadari permasalahan yang dihadapi oleh warga kelas bawah. Pramono menyoroti perlunya pendataan yang lebih baik dalam penyaluran program sosial seperti Kartu Jakarta Sehat (KJS), Kartu Jakarta Pintar (KJP), dan Kartu Lansia. Ia berjanji untuk memperbaikinya jika terpilih sebagai Gubernur DKI Jakarta.
KPU DKI Jakarta telah menetapkan tiga pasangan calon gubernur dan wakil gubernur dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada Minggu (22/9), yakni Ridwan Kamil-Suswono (RIDO) nomor urut 1, Dharma Pongrekun-Kun Wardana (Dharma-Kun) nomor urut 2, dan Pramono Anung-Rano Karno (Pram-Doel) nomor urut 3. * * *
Bagikan
