JT – Anggota DPR RI Ahmad Doli Kurnia, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Komisi II DPR RI periode 2019—2024, menyatakan bahwa Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur secara de facto telah berfungsi sebagai ibu kota Republik Indonesia. Pernyataan ini diungkapkan Doli merujuk pada aktivitas Presiden Joko Widodo yang telah berkantor di IKN selama 40 hari hingga 20 Oktober 2024, meskipun keputusan presiden (keppres) tentang pemindahan ibu kota belum ditandatangani.

"Walaupun keppres belum keluar, secara de facto sudah dipergunakan itu (IKN) sebagai ibu kota, pusat pemerintahan, pemerintahan itu sudah mulai dijalankan di sana," ungkap Doli dalam keterangan tertulisnya, Senin.

Doli menjelaskan bahwa keppres mengenai pemindahan ibu kota bertujuan untuk memperkuat status de facto bahwa Nusantara telah resmi menggantikan Jakarta sebagai ibu kota negara. Dia menegaskan bahwa perubahan ini telah disahkan melalui undang-undang, sehingga tidak perlu lagi ada perdebatan mengenai status ibu kota.

"Begitu diubah undang-undangnya, Jakarta 'kan dicabut status sebagai ibu kota, jadi namanya Daerah Khusus Jakarta saja, hilang kata ibu

Meskipun pengalihan ibu kota bukanlah hal yang mudah, Doli mengingatkan bahwa undang-undang IKN menetapkan bahwa pembangunan akan dilakukan secara bertahap hingga tahun 2045. "Undang-undang itu menjelaskan butuh 23 tahun, jadi settle-nya pemindahan ibu kota itu pada tahun 2045," jelasnya.

Doli berharap pembangunan IKN dapat memberikan dampak positif secara nasional, terutama dalam hal ekonomi. Dia meyakini bahwa meskipun terdapat berbagai perdebatan di awal, IKN akan bermanfaat bagi seluruh masyarakat di Indonesia di masa depan. * * *