JT – Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DKI Jakarta, Nurul Hasanudin, menegaskan pentingnya kolaborasi untuk mengatasi tantangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di wilayah DKI Jakarta. Hal ini disampaikan Nurul dalam forum diskusi grup (FGD) terkait penyusunan strategi pengumpulan data Sensus Ekonomi 2026 di Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
“Sensus Ekonomi harus dilakukan secara lengkap, tidak boleh ada yang terlewat. Namun, ada beberapa tantangan di beberapa titik,” ujar Nurul.
Baca juga : Ketua DPC Partai Demokrat Jakarta Pusat Ajukan Permohonan Uji Materiil terhadap UU DKJ ke MK
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan SE 2026 antara lain mencakup akses ke perumahan elit, apartemen, dan industri atau perusahaan multinasional, yang seringkali sulit dijangkau oleh petugas sensus. Untuk menghadapi hal ini, BPS menjalin kolaborasi dengan beberapa pihak terkait.
“Kolaborasi menjadi kunci, terutama dengan instansi seperti Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk membantu akses yang sulit,” jelas Nurul.
Untuk menghadapi tantangan yang ada, BPS juga menyusun berbagai strategi khusus melalui diskusi dengan sejumlah pihak. Kolaborasi dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) serta dinas-dinas terkait diharapkan dapat meningkatkan kesadaran perusahaan dan pengelola properti untuk berpartisipasi dalam sensus.
Baca juga : (JIS) adalah Karya Anak Bangsa, Bukan Dibangun Perusahaan Luar Negeri
“Dengan dukungan dari Kadin dan dinas terkait, kami berharap kesadaran perusahaan dan pelaku ekonomi untuk memberikan data semakin meningkat,” tambah Nurul.
Selain mengandalkan kolaborasi, BPS juga akan menyiapkan petugas sensus yang terlatih. Mengingat pentingnya keakuratan dan kelengkapan data, BPS berencana memberikan pelatihan bagi petugas sensus agar mereka memiliki pemahaman yang sama dan mampu menghasilkan data berkualitas.