JT - Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia yang berlangsung pada 14 September 2024 di Jakarta dipastikan bebas dari intervensi pemerintah.

Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Nita Yudi, menegaskan bahwa penyelenggaraan Munaslub murni merupakan inisiatif dari Kadin Daerah dan asosiasi anggota luar biasa.

“Semua berjalan berdasarkan masukan dan surat permintaan resmi dari ketua umum Kadin Daerah,” ujar Nita dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu.

Sementara itu, Ketua Harian Jaringan Pengusaha Nasional, Widiyanto Saputro, menjelaskan bahwa Munaslub bukanlah inisiatif dari ketua umum terpilih Anindya Bakrie. Proses menuju Munaslub sepenuhnya ditangani oleh anggota Kadin. Ia menambahkan, selama beberapa bulan terakhir, ada keinginan dari pengusaha anggota Kadin agar organisasi ini lebih selaras dengan program pemerintah.

Widiyanto mencatat bahwa sejak periode kampanye pemilihan presiden, banyak pengurus Kadin Daerah merasa diabaikan dalam koordinasi dengan pemerintah daerah. Ketidakhadiran pejabat pemda dalam acara Kadin disebabkan oleh kekhawatiran mereka terkait netralitas dalam politik, terutama setelah Arsjad Rasjid, mantan Ketua Umum Kadin, menjadi Ketua Tim Pemenangan Nasional untuk pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud Md.

“Hubungan Kadin dengan pemerintah yang seharusnya bersinergi dalam pengembangan ekonomi justru menjadi canggung,” ujar Widiyanto.

Ia juga menyoroti pasifnya Kadin dalam menyuarakan kepentingan industri, seperti dalam kasus Permendag Nomor 36 Tahun 2023 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Ketidakaktifan ini membuat asosiasi lain, seperti Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), mengambil inisiatif untuk menyampaikan keberatan.