JAKARTA TERKINI - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyatakan bahwa kebijakan pemanfaatan ruang laut diyakini akan memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, khususnya dalam mencapai target pertumbuhan sebesar 8 persen pada era pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

Menurut Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Doni Ismanto Darwin, ruang laut tidak hanya kaya akan sumber daya alam perikanan, tetapi juga memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan infrastruktur digital dan penempatan infrastruktur energi baru terbarukan (EBT). Hal ini menjadi bagian penting dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ruang laut salah satunya dapat dimanfaatkan untuk penempatan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL). Perlu dicatat, SKKL menguasai 99 persen trafik internet internasional. Jadi, jika kita dapat mengalokasikan dan menata ruang laut kita secara optimal dan efisien untuk infrastruktur digital, seperti kabel laut, hal ini akan berkontribusi besar pada sektor ekonomi digital karena infrastruktur dasarnya sudah mendukung,” ujar Doni Ismanto di Jakarta, Rabu (4/9).

Sejak tahun 2021, pemerintah telah mengatur penataan kabel dan pipa bawah laut melalui Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan (Kepmen KP) Nomor 14 Tahun 2021. Kebijakan tersebut mengatur bahwa penggelaran kabel dan pipa bawah laut harus dilakukan sesuai dengan koridor yang ditetapkan, untuk menciptakan harmonisasi dengan pengguna ruang laut lainnya, seperti kepentingan penangkapan ikan, transportasi, eksplorasi, hingga kegiatan wisata bahari.

Doni menambahkan bahwa ruang laut juga dapat dimanfaatkan untuk penempatan infrastruktur energi baru terbarukan, sejalan dengan upaya pemerintah dalam menggenjot pemanfaatan EBT.

“Dengan regulasi yang telah diterapkan sejak tahun 2021, pemanfaatan ruang laut ini bisa lebih optimal dan harmonis karena sudah diatur tata letaknya,” tambahnya.

Optimalisasi pemanfaatan ruang laut untuk kegiatan digitalisasi sangat terbuka lebar, mengingat letak geografis Indonesia yang strategis. Laut Indonesia menjadi jalur alternatif bagi kabel laut yang menghubungkan Amerika Serikat dengan Singapura melalui perairan Sulawesi. Selain itu, persoalan geopolitik di Laut China Selatan membuat perairan Indonesia menjadi pilihan utama bagi operator untuk menggelar SKKL.