JAKARTA TERKINI - Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk tahun anggaran 2025 guna mempercepat pelaksanaan berbagai program prioritas.

Dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR RI di Jakarta pada Selasa, Menteri Trenggono menjelaskan bahwa tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk tujuh program utama. Pertama, sebesar Rp1,98 triliun akan digunakan untuk pembangunan perikanan budi daya yang terintegrasi hulu-hilir berbasis ekonomi biru, dengan tujuan mencapai swasembada pangan dan industri yang berkelanjutan serta penyediaan pangan bergizi.

Kedua, sebesar Rp565 miliar akan dialokasikan untuk pengembangan penangkapan ikan terukur (PIT) yang terintegrasi hulu-hilir guna mendukung sumber daya alam (SDA) dan industri maritim. Ketiga, Rp696,65 miliar diusulkan untuk sistem logistik, rantai dingin, dan penguatan jaminan mutu demi mendukung hilirisasi dan industrialisasi perikanan.

Keempat, untuk operasi pengawasan dan perawatan armada PSDKP dalam pemberantasan IUU Fishing serta penyelundupan benih bening lobster (BBL), anggaran sebesar Rp1,01 triliun diusulkan. Kelima, penataan ruang laut, perluasan kawasan konservasi, dan pengelolaan pulau-pulau kecil untuk keberlanjutan stok ikan dan kesehatan laut akan mendapatkan alokasi sebesar Rp896,7 miliar.

Keenam, Rp660 miliar diusulkan untuk pembangunan kampung nelayan atau budi daya modern guna meningkatkan produktivitas masyarakat, pemerataan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan. Terakhir, Rp353,14 miliar diusulkan untuk peningkatan kualitas SDM kelautan dan perikanan demi mendukung hilirisasi dan industrialisasi.

Menteri Trenggono juga menyampaikan bahwa pagu indikatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp6,23 triliun, yang mencakup sumber dari rupiah murni, pinjaman dan hibah luar negeri, PNBP, Badan Layanan Umum (BLU), dan SBSN.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Anggia Erma Rini menyatakan bahwa Komisi IV mendukung usulan tambahan anggaran sebesar Rp6,14 triliun untuk Kementerian Kelautan dan Perikanan. Komisi IV juga meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk berkomitmen menambah kegiatan bantuan pemerintah di daerah jika usulan tersebut direalisasikan.