JAKARTATERKINI.ID - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memperkuat langkah-langkah pelaksanaan rencana pembangunan transportasi massal proyek kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di Kuta, Bali, pada hari Minggu, untuk mengatasi tingkat kemacetan di Pulau Dewata.

"Hari ini saya ditugaskan untuk menindaklanjuti rencana pembangunan LRT di Bali. Pulau Bali ini adalah perwakilan pariwisata internasional, dan kita menghadapi masalah kemacetan yang serius yang bisa menjadi masalah besar jika tidak segera ditangani," ujar Menhub di Parkir Sentral, Kuta, disertai oleh Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra dan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta.

Budi Karya menjelaskan bahwa pemerintah daerah Bali akan menjadi pemegang saham mayoritas proyek LRT ini, dengan 51 persen saham, sementara pemerintah pusat menjadi pemegang saham minoritas dengan 49 persen saham.

"Baik dalam hal pengeluaran modal (capex) maupun pengeluaran operasional (opex), Pak Gubernur Bali dan Pak Bupati Badung telah setuju untuk menjadi penyangga dalam pembiayaan capex," kata Budi.

Terkait skema pendanaan, Menhub menyatakan bahwa berbagai opsi, termasuk Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), bisa dipertimbangkan. Sebelumnya, Korea Selatan telah menyatakan kesiapannya untuk membangun proyek LRT di Bali.

Menhub berharap bahwa setelah koordinasi intensif bersama seluruh pemangku kepentingan, proyek pembangunan transportasi massal perkeretaapian di Bali ini dapat segera dimulai.

Sementara itu, Pj Gubernur Bali Sang Made Mahendra menyatakan bahwa Bali sangat memerlukan transportasi massal modern untuk mengurangi tingkat kemacetan.