JT - Perum Bulog kembali menyalurkan bantuan pangan berupa beras sebanyak 10 kilogram untuk 22 juta keluarga penerima manfaat (KPM) di seluruh Indonesia mulai 1 Agustus 2024. Langkah ini bertujuan untuk mengendalikan inflasi yang dipicu oleh kenaikan harga beras.

Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, mengungkapkan bahwa beras merupakan komponen pangan utama yang mempengaruhi garis kemiskinan di Indonesia. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 mencapai 25,22 juta orang, dengan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan harga beras berpotensi meningkatkan beban ekonomi bagi masyarakat rentan dan berdampak pada inflasi.

"Sebagai respons terhadap hal tersebut, Perum Bulog melaksanakan penugasan pemerintah untuk menyalurkan bantuan pangan beras, guna meringankan beban ekonomi masyarakat dan mengurangi dampak inflasi," ujar Bayu saat kunjungan ke Yogyakarta untuk pelaksanaan Bantuan Pangan di Desa Argomulyo, Kabupaten Bantul.

Bantuan pangan ini sudah dimulai di sembilan provinsi yang datanya telah terverifikasi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat, DI Jogja, Maluku, DKI Jakarta, Sulawesi Tenggara, Kalimantan Tengah, dan Riau. Provinsi lainnya akan segera menyusul.

Bayu menjelaskan bahwa bantuan ini bertujuan untuk mengurangi beban ekonomi masyarakat berpendapatan rendah dan mengontrol inflasi. Menurut data Mandiri Spending Index (MSI), pengeluaran untuk bahan makanan meningkat signifikan di kalangan ekonomi kelas menengah, yang berkontribusi pada inflasi dan menurunkan daya beli.

Pakar Pangan Indonesia, Tito Pranolo, menyebutkan dua manfaat dari distribusi bantuan pangan beras oleh Perum Bulog. Pertama, stabilisasi harga beras dengan mengurangi volatilitas harga. Kedua, memberikan akses pangan bagi kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian (Perhepi), Bustanul Arifin, menambahkan bahwa bantuan pangan yang tiba tepat waktu membantu masyarakat untuk merencanakan konsumsi mereka dengan lebih baik dan menghindari ketidakpastian dalam pola konsumsi.