JT - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah memperkuat digitalisasi administrasi perpajakan sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan daya saing kota sebagai pusat global, terutama setelah perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi DKI Jakarta, Mochamad Abbas, mengungkapkan bahwa digitalisasi administrasi perpajakan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan pajak.

"Administrasi perpajakan yang efektif dan efisien sangat penting untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah, yang pada gilirannya mendukung pembiayaan kebutuhan pembangunan kota," katanya.

Jakarta saat ini berupaya untuk menjadi kota global yang lebih kompetitif, khususnya pasca perpindahan IKN. Berdasarkan Global Cities Index (GCI), Jakarta berada di peringkat ke-74 dari 156 kota, yang menilai kota melalui lima aspek: ekonomi, sumber daya manusia, kualitas hidup, lingkungan, dan pemerintahan.

Sementara itu, dalam Global Power City Index (GPCI), Jakarta menduduki posisi ke-45 dari 48 kota, jauh di bawah kota-kota besar seperti London, New York, Tokyo, Paris, dan Singapura yang berada di lima teratas. Abbas menyebutkan bahwa meskipun Jakarta telah menunjukkan kemajuan, masih diperlukan perbaikan di berbagai aspek, termasuk administrasi perpajakan daerah, untuk mencapai peringkat yang lebih tinggi.

Sebagai langkah awal, Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta, dengan dukungan DDTC Fiscal Research & Advisory, melakukan pendampingan perumusan kebijakan terkait digitalisasi administrasi perpajakan daerah. Kegiatan ini menghimpun praktik terbaik digitalisasi perpajakan dari kota-kota global untuk dibandingkan dengan implementasi yang ada di Jakarta.

"Semoga hasil kajian ini dapat menyempurnakan upaya kita dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota global yang kompetitif, setara dengan kota-kota besar lainnya di dunia," harap Abbas. * * *