JT - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan bahwa pihaknya akan terus memperkuat pengawasan terhadap pemerintah, terutama dalam fungsi pengawasan penggunaan anggaran negara agar betul-betul disalurkan kepada rakyat.

“Tentunya pengawasan yang dilakukan DPR RI juga termasuk dengan menyerap aspirasi dari masyarakat agar semua anggaran negara tepat guna,” kata Puan dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa.

Puan menyebut fungsi pengawasan anggaran negara itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR RI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD (MD3). Salah satu caranya, kata dia, adalah dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

Lebih lanjut, Puan mengatakan DPR juga berkewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang, APBN, dan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, Puan meminta komisi dan alat kelengkapan dewan (AKD) DPR RI untuk menjadikan laporan BPK sebagai acuan dalam menyusun program kerja bersama pemerintah.

Adapun laporan yang dimaksud adalah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 BPK RI. LKPP merupakan pertanggungjawaban APBN 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).

“Hasil pemeriksaan BPK ini dapat menjadi bahan masukan bagi dewan, khususnya komisi-komisi dan AKD lain di DPR RI untuk membahas dan menindaklanjutinya dalam rangka tugas pengawasan dan anggaran melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat dengan mitra kerjanya masing-masing,” ujarnya.

Hasil atas LKPP 2023 itu merupakan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kedelapan yang diraih pemerintah sejak 2016. Puan berharap perolehan WTP tersebut tidak membuat kementerian/lembaga jemawa. Ia lantas meminta pemerintah untuk terus memberikan yang terbaik untuk masyarakat.