JT - Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Anwar Abbas menilai evaluasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI terhadap berbagai aspek penyelenggaraan haji 2024 tidak sepenuhnya merupakan kesalahan Kementerian Agama (Kemenag) RI.
"Masalah-masalah yang ditemukan oleh tim pengawas terkait tempat, kasur, katering, tempat wudu, kamar mandi, dan toilet semuanya jelas terkait dengan tugas dari pihak masyariq, karena Kemenag mendapatkan itu semua melalui kontrak yang ditandatanganinya dengan pihak masyariq," kata Anwar melalui keterangan di Jakarta, Minggu.
Baca juga : Saifullah Yusuf Resmi Dilantik Sebagai Menteri Sosial, Mundur dari Jabatannya Sebagai Wali Kota Pasuruan
Ketua PP Muhammadiyah ini menjelaskan bahwa permasalahan jamaah yang tidak mendapatkan tenda bukan disebabkan oleh kapasitas yang tidak mencukupi, melainkan karena beberapa matras tidak ditempati dan digunakan untuk menaruh barang oleh jamaah di sebelahnya.
Terkait matras yang berukuran kecil, yang menyebabkan jamaah menaruh barang di atas matras jamaah lainnya, Anwar menyatakan bahwa hal tersebut merupakan konsekuensi dari terbatasnya luas lahan di Mina, sementara jumlah jamaah haji terus bertambah setiap tahun.
"Maka, pihak maktab terpaksa memperkecil lebar dan panjang kasur yang disediakan. Akibatnya, jamaah tidur dengan jarak yang sangat dekat satu sama lain, membuat mereka merasa risih," paparnya.
Baca juga : Anggaran Pendidikan 2023 Hanya Terserap 16 Persen, Anggota Banggar DPR RI Kritik Realisasi
Keluhan terkait toilet, lanjut Anwar, disebabkan oleh tidak seimbangnya jumlah toilet dengan jumlah jamaah, yang juga merupakan tanggung jawab pihak masyariq yang ditentukan.
Untuk itu, Anwar meminta Kemenag RI mempertegas kerja sama dengan pihak masyariq agar evaluasi tersebut tidak terulang kembali.
Bagikan
