JT - Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Amalia Adininggar Widyasanti menyampaikan bahwa BPS membutuhkan total dana hingga Rp6 triliun untuk persiapan dan implementasi Sensus Ekonomi 2026 serta pengolahan data lanjutan hingga 2028.

“Pada 2026 itu pelaksanaan sensus ekonominya. Setelah itu pasti ada (proses) lanjutan dan pengolahan data. Tadi kami mendapatkan info itu sampai dengan 2028 butuh sekitar Rp6 triliun total,” kata Amalia Adininggar Widyasanti di Jakarta, Kamis.

Ia menjelaskan bahwa program tersebut menjadi alasan BPS mengajukan anggaran tambahan sebesar Rp2,24 triliun untuk Tahun Anggaran 2025, di luar usulan pagu indikatif sebesar Rp4,609 triliun, kepada Komisi XI DPR RI. Persiapan perlu dilakukan sejak 2025, mengingat metode yang digunakan adalah pendataan lengkap atas seluruh unit usaha secara nasional, bukan sampling.

“Kebutuhan untuk persiapan Sensus Ekonomi 2026 saja itu hampir mencapai Rp1 triliun,” ujar Amalia.

Ia menuturkan bahwa meskipun teknologi dan digitalisasi diterapkan, seperti menggunakan metode Computer-assisted personal interviewing (CAPI), proses sensus masih memerlukan survei berbasis kertas untuk responden tertentu.

“Metode CAPI itu yang para surveyor itu menggunakan smartphone ataupun perangkat gadget lainnya untuk melakukan survei kepada responden-responden yang sudah terpilih,” katanya.

Selain persiapan untuk Sensus Ekonomi 2026, tingginya anggaran juga dipengaruhi oleh berbagai survei spesifik yang dijadwalkan untuk dilaksanakan pada 2025. Beberapa survei tersebut termasuk Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS), Survei Komuter, Economy-Wide Survey (EWS), Metropolitan Statistical Area (MSA), Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan (SPTK), Struktur Ongkos Usaha Tanaman Hortikultura (SOUH), dan Survei Hortikultura Potensi Tahun (SHOPI).