JT - Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, memastikan bahwa permasalahan judi online selalu menjadi topik pembahasan dalam rapat-rapat yang digelar oleh Komisi III DPR RI selama beberapa tahun terakhir. Hal ini dilakukan guna mengatasi tindakan hukum terkait judi online.

Menurut Habiburokhman, aparat penegak hukum, baik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) maupun Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, selalu memberikan laporan perkembangan terkait jumlah kasus judi online yang telah ditindak. "Soal berapa yang sudah ditangkap, berapa yang ditindak, kan itu terus ya," ujarnya saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis.

Beberapa waktu lalu, Polda Metro Jaya berhasil mengungkap kasus perjudian online dan tindak pidana pencucian uang dengan omzet puluhan miliar rupiah di kawasan Bogor. Penindakan serupa juga dilakukan oleh Polda Metro Jaya saat Fadil Imran menjabat sebagai Kapolda. Habiburokhman menilai bahwa meski tindakan kejahatan seperti judi online selalu ada, yang terpenting adalah penindakan tetap dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengimbau masyarakat untuk tidak berjudi, baik secara offline maupun online, karena judi tidak hanya mempertaruhkan uang tetapi juga masa depan. "Ini secara khusus saya ingin sampaikan jangan judi, jangan judi, jangan berjudi. Baik secara offline maupun online," kata Presiden Jokowi pada Rabu (12/6).

Presiden meminta masyarakat yang memiliki rezeki lebih untuk ditabung atau dijadikan modal usaha, bukan untuk berjudi. Menurutnya, sudah banyak kasus di mana harta benda seseorang habis, bahkan suami-istri bercerai karena judi.

Dengan fokus dan kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat, diharapkan tindakan kejahatan judi online dapat diminimalisir demi masa depan yang lebih baik. * * *