JT - Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk memberikan klarifikasi terkait daftar perusahaan dan produk yang disinyalir terafiliasi dengan Israel. Hal ini dilakukan dalam upaya mencegah terjadinya kegaduhan di masyarakat terkait isu tersebut.

Ketua Umum PHRI, Haryadi Sukamdani, menegaskan pentingnya dilakukannya dialog sosial dengan cepat antara pemerintah dan masyarakat. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami bahwa perusahaan-perusahaan multinasional di Indonesia menjalankan bisnisnya secara profesional, tanpa keterlibatan dalam ideologi politik, termasuk terkait Israel.

"Hal ini sangat penting untuk menghindari kegaduhan yang dapat merugikan stabilitas dan keberlangsungan usaha di sektor hotel dan restoran," ujar Haryadi dalam keterangan resmi di Jakarta.

Haryadi menyoroti kemunculan daftar dari sejumlah kelompok yang memuat nama-nama perusahaan dan produk yang diduga terafiliasi dengan Israel. Dia menegaskan perlunya verifikasi yang akurat dan komprehensif terhadap kebenaran daftar tersebut oleh pemerintah.

Dalam upaya untuk memberikan kejelasan kepada masyarakat, PHRI telah aktif melakukan konfirmasi dengan pemegang merek terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada produk multinasional di Indonesia yang terafiliasi dengan Israel.

Sayangnya, upaya PHRI untuk menyampaikan klarifikasi ini sering kali terabaikan oleh liputan media yang lebih cenderung menyoroti berita negatif terkait isu boikot.

Haryadi juga mencontohkan kasus Starbucks, yang beberapa kali disebut-sebut terafiliasi dengan Israel. Namun, fakta menunjukkan bahwa perusahaan tersebut juga telah memberikan bantuan kemanusiaan signifikan ke Gaza, menunjukkan kompleksitas dalam menilai keterkaitan perusahaan dengan isu-isu internasional.