JT - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan salah satu layanan "government technology" (GovTech), yakni identitas digital, akan mencegah tumpang tindih data bantuan sosial pada masyarakat.
"Jadi kalau digital ID-nya beres berarti nanti bansos, bantuan pupuk, itu semua tidak tumpang tindih," kata Azwar saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Baca juga : Civitas Akademika Unair Surabaya Serukan Tegakan Demokrasi Menjaga Republik
Saat memberikan laporan pada Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit 2024 dan Peluncuran "GovTech" Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Azwar menjelaskan bahwa sembilan layanan prioritas GovTech untuk jangka pendek yakni layanan kesehatan, pendidikan, bantuan sosial, identitas digital berbasis data kependudukan, layanan Satu Data Indonesia, transaksi keuangan, integrasi portal service, layanan aparatur negara hingga SIM daring.
Salah satu layanan prioritas tersebut, yakni identitas digital berbasis data kependudukan menjadi solusi dari adanya tumpang tindih data penerima bantuan sosial.
Azwar menjelaskan bahwa seluruh bantuan sosial, seperti beras, pupuk bersubsidi, hingga subsidi gas elpiji 3 kilogram dapat tepat sasaran melalui identitas digital berbasis data kependudukan atau Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Baca juga : Airlangga: Bank Emas Bisa Jadi Solusi Kebutuhan Finansial Keluarga
Identitas digital, menurut Azwar, juga dapat mempercepat target pembangunan negara, seperti yang dilakukan di India, serta mengurangi kemiskinan seperti di China.
"India itu target pembangunan 47 tahun cukup 7 tahun. Kenapa? Digital ID, 'digital payment', 'data essay-nya' jadi satu. Nah, China bisa mengurangi kemiskinan 0,6 persen karena digital ID sama digital payment-nya jadi satu," kata dia.
Bagikan
