JAKARTATERKINI.ID - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat bahwa hoaks terkait politik pada tahun 2023 mencapai 1.292 kasus, jumlah yang lebih tinggi dibandingkan hoaks sejenis pada musim Pemilu 2019 yang mencapai 644 kasus.
Ketua Presidium Mafindo, Septiaji Eko Nugroho, mengungkapkan bahwa konten hoaks dalam bentuk video mendominasi jumlah kasus tersebut. Menurutnya, hoaks berupa video merupakan tantangan besar bagi ekosistem periksa fakta.
Baca juga : PKS dan Anies-Cak Imin: Apa yang Menanti di Balik Konferensi Pers?
"Konten hoaks video cepat sekali viral karena sering dibumbui dengan elemen yang emosional. Sedangkan upaya periksa fakta konten video membutuhkan proses yang lebih lama ketimbang foto atau teks,” kata Septiaji Eko Nugroho.
Selama tahun 2023, Mafindo telah menemukan 2.330 kasus hoaks, dengan hoaks politik mencapai 1.292 kasus, dan 645 di antaranya terkait Pemilu 2024.
Menurutnya, platform Youtube menjadi tempat dengan hoaks terbanyak, mencakup 44,6 persen, diikuti oleh Facebook (34,4 persen), Tiktok (9,3 persen), Twitter atau X (8 persen), Whatsapp (1,5 persen), dan Instagram (1,4 persen).
Baca juga : Beberapa Timses Manfaatkan Layanan Kesehatan Mental di RSUD Taman Sari
Dekatnya pemungutan suara dalam Pemilu 2024 menunjukkan adanya konten yang menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI), seperti video deepfake pidato Presiden Jokowi dalam bahasa Mandarin, serta rekaman suara Anies Baswedan dan Surya Paloh yang dibuat dengan AI.
Mafindo saat ini bekerja sama dengan Bawaslu RI, Koalisi Masyarakat Sipil Lawan Disinformasi Pemilu 2024 yang terdiri dari 20 organisasi masyarakat sipil, Koalisi Cekfakta.com dengan 25 media online, dan Koalisi DAMAI dengan 11 organisasi untuk menghadapi hoaks Pemilu 2024.
Bagikan
