JAKARTATERKINI.ID - Penyuluh Ahli Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Siti Fathonah menekankan pentingnya upaya penguatan data dan perubahan perilaku dalam penanganan stunting. Dalam diskusi di Jakarta, Kamis, Siti mengungkapkan bahwa koordinasi lintas sektor di lapangan perlu diperkuat, khususnya dalam masalah data yang masih mengalami kendala, terutama di tingkat desa atau kelurahan.

Meskipun telah ada pendataan dari BKKBN dan Kemenkes, Siti Fathonah mengakui bahwa permasalahan data yang berbasiskan nama dan alamat masih menjadi kendala di lapangan. Meskipun demikian, beberapa wilayah, seperti Bali, telah berhasil melaksanakan pencegahan dan penanganan stunting.

Menurut Siti, pencegahan dan penanganan stunting dapat berhasil dilakukan dengan memastikan tidak ada bayi yang mengalami stunting hingga usia dua tahun. Ini sesuai dengan Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2021, dengan fokus pada keluarga berisiko stunting. Perlu juga dilakukan upaya perubahan perilaku, terutama dalam pola asuh, untuk mencegah stunting.

Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Endang L Achadi, menjelaskan bahwa pencegahan stunting perlu dilakukan pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK), mulai dari dalam kandungan hingga usia dua tahun. Asupan gizi pada janin dan bayi harus diperhatikan hingga usia dua tahun, dan sekitar 50 persen potensi stunting pada anak terjadi di dalam kandungan.

Stefanus Indrayana, Head Corporate Communication Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk, menambahkan bahwa Indonesia bersama dengan negara-negara lain telah bergotong royong untuk mengatasi masalah malnutrisi sejak 2012. Sektor swasta, termasuk Indofood, berkomitmen untuk meningkatkan konsumsi makanan bergizi guna memastikan kebutuhan nutrisi terpenuhi dan mengatasi masalah kelebihan, kekurangan, dan kekurangan nutrisi mikro.