JT – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menilai dugaan pembuatan konten eksploitasi anak yang dilakukan Kapolres Ngada nonaktif, AKBP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja, lalu dikirim ke situs porno luar negeri, merupakan bentuk baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO).
"Ini jelas perbuatan pidana yang sangat serius, apalagi eksploitasi dan pembuatan konten untuk menghasilkan uang. Ini salah satu bentuk baru TPPO," kata Ketua KPAI Ai Maryati Solihah saat dihubungi dari Kupang, Senin (10/3).
Baca juga : Pengamat Minta Pemerintah Tegas Soal Standar Keselamatan Kerja
Pernyataan ini menanggapi kasus dugaan pelecehan seksual yang dilakukan AKBP Fajar terhadap tiga anak di bawah umur, masing-masing berusia 14 tahun, 12 tahun, dan tiga tahun. Kapolres nonaktif itu juga diduga merekam aksi bejatnya dan mengunggah video tersebut ke situs porno di Australia.
Menurut Ai Maryati, TPPO tidak hanya sebatas menjualbelikan orang, tetapi juga termasuk eksploitasi seksual yang bertujuan mendapatkan keuntungan ekonomi, seperti yang diduga dilakukan pelaku.
"Oleh karena itu, perlu ditelusuri apakah pelaku hanya memposting di situs luar negeri atau memang memiliki jaringan khusus dalam pembuatan konten eksploitasi anak," tambahnya.
Baca juga : Menkes Jamin Keamanan Vaksin TB yang Sedang Uji Klinis Tahap 3
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani mengecam keras kasus kekerasan seksual ini dan menegaskan bahwa Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus diterapkan secara optimal dalam proses hukum yang berlangsung.
"Semua pihak perlu memastikan UU TPKS diaplikasikan dengan maksimal," ujarnya.
Bagikan
