JT – Asosiasi Pariwisata Nasional (Asparnas) meminta pemerintah memberikan solusi bagi industri perhotelan yang mulai terdampak kebijakan efisiensi anggaran. Pemangkasan anggaran perjalanan dinas dinilai berdampak signifikan terhadap okupansi hotel dan sektor pariwisata.
Ketua Umum Asparnas, Ngadiman Sudiaman, mengatakan kebijakan efisiensi anggaran yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto berdampak pada operasional hotel, dengan potensi kerugian yang cukup besar.
Baca juga : Disbudpar Cirebon Targetkan 2,6 Juta Wisatawan pada 2025 dengan Agenda Kebudayaan dan Pariwisata
"Sejak Januari hingga Februari tahun ini, penurunan omzet mencapai rata-rata 30 persen dibandingkan tahun lalu. Pada Maret, saat memasuki bulan puasa, biasanya akan lebih sepi lagi," ujarnya dalam keterangan di Jakarta, Minggu (8/3).
Pihaknya belum menghitung pasti besaran kehilangan pendapatan secara keseluruhan, tetapi beberapa hotel dan perusahaan di sektor pariwisata mulai melakukan efisiensi, termasuk pengurangan karyawan secara bertahap.
Ngadiman menambahkan, rata-rata okupansi hotel pada 2024 mengalami penurunan hampir 20 persen dibandingkan 2023. Kondisi ini memukul sektor perhotelan, hiburan, dan restoran, bahkan menyebabkan banyak usaha di daerah terpaksa tutup.
Baca juga : Pengamat Pariwisata Sebut Acara Festival Durian Bisa Tarik Wisatawan
Ia mencontohkan kondisi di Bali pada Desember 2024, yang biasanya ramai pengunjung, namun tingkat hunian hotel turun antara 30 hingga 50 persen.
"Ini menandakan daya beli masyarakat rendah, ditambah turis global yang juga mengalami penurunan kunjungan ke Indonesia," katanya.
Bagikan
