JT - Pemerintahan Biden pada Senin mengumumkan langkah-langkah kelonggaran sanksi selama enam bulan untuk memungkinkan pengiriman bantuan penting bagi warga Suriah.
Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan mengeluarkan General Lisense 24 bagi Suriah, yang memungkinkan kelompok bantuan dan perusahaan untuk menyediakan layanan penting seperti listrik, air, dan sanitasi tanpa harus meminta persetujuan kasus per kasus.
Baca juga : Keketuaan Indonesia di ASEAN dipuji Jepang
Perjanjian tersebut juga mengizinkan transaksi yang mendukung penjualan, pasokan, penyimpanan, atau donasi energi -termasuk minyak bumi, gas alam, dan listrik- di Suriah.
Selain itu, peraturan ini juga mengizinkan transaksi yang diperlukan untuk memproses pengiriman uang pribadi nonkomersial ke Suriah, termasuk melalui Bank Sentral Suriah.
Namun, ketentuan itu tidak mengizinkan transaksi apa pun yang melibatkan badan militer atau intelijen, atau orang-orang yang bertindak untuk atau atas nama badan tersebut.
Baca juga : Hong Kong Sambut Kebijakan Permudah Perjalanan Penduduk Tetap Nonwarga Negara China
Departemen Keuangan mengatakan otorisasi tersebut tidak membuka blokir terhadap properti atau kepentingan entitas yang terkena sanksi, termasuk Assad, rekan-rekannya, pemerintah Suriah, Bank Sentral Suriah, atau Hayat Tahrir al-Sham (HTS).
Otorisasi tersebut berlaku selama enam bulan, sementara AS "terus memantau perkembangan situasi di lapangan," kata Departemen Keuangan AS dalam sebuah pernyataan.
Bagikan
