JT – Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Ajid Fuad Muzaki, mengatakan bahwa politisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 tidak terjadi secara masif seperti pada pemilihan umum sebelumnya.
Meskipun demikian, Ajid mencatat adanya indikasi politisasi bansos yang terjadi pada Pilkada 2024.
Baca juga : Pramono Anung dan Rano Karno Prioritaskan Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat Kecil di Jakarta
"Politisasi bansos pada Pilkada 2024 tidak terlihat semasif pemilu, tetapi ada indikasi terjadi (politisasi bansos) juga," kata Ajid dalam acara bertajuk "Penyampaian Hasil Pemantauan Masa Kampanye, Hari Tenang dan Pemungut serta Penghitungan Suara" yang dipantau dari Jakarta, Jumat, (6/12).
Menurut Ajid, tidak masifnya politisasi bansos pada Pilkada 2024 disebabkan oleh pengawasan yang lebih ketat serta keterbatasan akses peserta Pilkada terhadap bansos.
Ia menyebutkan bahwa sebelum Pilkada di beberapa daerah, seperti di Sumatera Utara, sudah ada larangan untuk membagikan bansos, yang turut menekan politisasi tersebut.
Baca juga : RSUD KISA Kota Depok Sediakan Layanan Konsultasi Psikologis untuk Caleg Gagal Pemilu 2024
"Memang aturan-aturan mengenai pembagian bansos menjelang pemilihan itu yang membuat politisasi bansos ini cenderung menurun," ujar Ajid.
Ajid juga menjelaskan bahwa pada Pemilu 2024, situasi lebih kompleks karena melibatkan banyak aktor politik, seperti presiden dan calon legislatif, yang memiliki akses lebih besar ke bansos.
Bagikan
