JT – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersinergi dengan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto. Program ini bertujuan untuk meningkatkan asupan protein dan gizi bagi masyarakat di seluruh Indonesia, dengan memanfaatkan potensi produk kelautan dan perikanan di berbagai daerah.
Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menyampaikan bahwa sinergi ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam merealisasikan program prioritas seperti MBG dan Swasembada Pangan.
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Sukses dalam Menyediakan Avtur untuk Haji 2024
“Sinergi dengan Kementerian Desa dan PDT ini bertujuan mendukung pelaksanaan program prioritas pemerintah, yakni Makan Bergizi Gratis dan Swasembada Pangan. Kami ingin mengoptimalkan potensi daerah-daerah penghasil produk kelautan dan perikanan,” ujar Trenggono dalam keterangan resmi, Senin (25/11).
Kerja sama antara kedua kementerian tersebut ditandai dengan penandatanganan dokumen Kesepahaman Bersama (MoU) yang dilakukan oleh Menteri Trenggono dan Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto di Kantor KKP, Jakarta.
Trenggono menjelaskan bahwa sebelumnya, KKP telah menjalankan program seperti Kampung Perikanan Budidaya dan Kampung Nelayan Maju untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil perikanan yang dihasilkan oleh masyarakat pembudidaya maupun nelayan. Dengan adanya sinergi ini, diharapkan pengelolaan desa-desa yang menghasilkan produk kelautan dan perikanan bisa lebih optimal.
Baca juga : Bapanas Minta Penggiling Patuhi HPP Gabah Rp6.500/kg
“Dengan adanya kerja sama ini, desa-desa perikanan seperti desa lele, patin, ikan mas, dan gurame dapat tumbuh dengan baik. Ini akan mempercepat realisasi program MBG dan Swasembada Pangan,” ujar Trenggono setelah penandatanganan nota kesepahaman.
Ruang lingkup kesepahaman bersama ini mencakup sinergi kebijakan pembangunan dan pemberdayaan desa berbasis pengelolaan potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Selain itu, kerja sama ini juga mencakup pengembangan kelembagaan ekonomi desa di bidang kelautan dan perikanan, penguatan kompetensi sumber daya manusia, serta pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi.