JT – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) mendukung pelaksanaan kampanye Pilkada serentak 2024 dengan berfokus pada pengamanan ruang digital dari ancaman misinformasi, hoaks, serta ujaran kebencian. Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa, menyampaikan bahwa patroli siber akan diintensifkan untuk menjaga stabilitas informasi selama proses kampanye dan pemungutan suara.
"Kami berkomitmen mendukung keamanan ruang digital serta menangani konten negatif seperti misinformasi, hoaks, dan ujaran kebencian sepanjang Pilkada," kata Meutya. Patroli siber yang digalakkan oleh Kemenkomdigi berfungsi mendeteksi pelanggaran di ruang digital yang dapat mengganggu kelancaran dan ketertiban pesta demokrasi.
Baca juga : Kominfo Dorong Literasi Digital UMKM untuk Optimalkan Pasar Internasional
Selain pengamanan ruang digital, Kemenkomdigi juga memantau komunikasi publik selama masa kampanye dengan memanfaatkan sentimen media, terutama di daerah-daerah yang diprediksi memiliki suhu politik tinggi. Langkah ini ditujukan untuk menjaga suasana yang kondusif di setiap tahapan Pilkada.
Sebagai bagian dari kampanye Pilkada damai, Kemenkomdigi melibatkan berbagai media, mulai dari elektronik, cetak, hingga forum tatap muka. Menurut Meutya, kampanye sosialisasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya partisipasi dalam Pilkada dan memastikan bahwa pemilih mendapatkan informasi yang akurat.
Dalam mendukung keterlibatan publik secara damai, Kemenkomdigi juga akan menggunakan layanan SMS blast dan publikasi media digital untuk menyampaikan pesan-pesan Pilkada damai.
Baca juga : Chicco Jerikho: Ubah Playlist Musik Demi Pulih dari Peran Isa di Film Perang Kota
Selain itu, Kemenkomdigi memastikan pengawasan spektrum frekuensi radio agar layanan telekomunikasi tetap berjalan lancar selama berlangsungnya Pilkada. "Kami juga berkoordinasi dengan TNI dan Polri dalam mengantisipasi gangguan yang mungkin terjadi pada frekuensi pengamanan yang digunakan," imbuh Meutya.
Guna memastikan kelancaran distribusi logistik Pilkada, Kemenkomdigi akan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia. Dalam kolaborasi ini, Kemenkomdigi akan mengelola gudang logistik, mengatur sistem pelacakan yang terhubung langsung ke sistem Komisi Pemilihan Umum (KPU), serta memanfaatkan platform pengiriman logistik untuk memantau distribusi secara real-time.
Bagikan
