JT - Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) berharap Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming bisa menyelesaikan konflik agraria yang terus meningkat dalam satu dekade terakhir.
Sekretaris Jendral KPA Dewi Kartika mengatakan Prabowo-Gibran tidak punya waktu lama untuk bersantai karena ada banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus dilakukan.
Baca juga : Kompolnas Minta Kapolda Jateng Klarifikasi Soal Testimoni Sejumlah Rektor
“Ketika menjabat sebagai Presiden, Joko Widodo menjanjikan agenda reforma agraria 9 juta hektare untuk menyelesaikan konflik agraria dan mengurai ketimpangan penguasaan tanah di Indonesia. Namun, dalam periode pemerintahannya, konflik agraria dan ketimpangan penguasaan tanah justru semakin melonjak,” ungkap Dewi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin.
Dewi menambahkan KPA menilai visi-misi Prabowo mempunyai nilai plus karena agenda reformasi agraria ditempatkan di bawah program swasembada pangan.
Artinya, Prabowo menyadari bahwa agenda RA tidak bisa dilepaskan dari agenda pertanian dan pangan.
Baca juga : Waisak Nasional 2025 Akan Digelar di Candi Borobudur pada 12 Mei
Karena itu, Konsorsium Pembaruan Agraria mendesak kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk melaksanakan 10 langkah perombakan fundamental dan struktural agar bisa mempercepat terlaksananya reforma agraria:
Pertama, menjalankan reforma agraria sejati sesuai dengan UUD 1945 dan UUPA 1960 dan menempatkannya sebagai basis pembangunan nasional dengan melakukan redistribusi tanah kepada petani gurem, buruh tani dan perempuan petani, serta menyelesaikan seluruh konflik agraria struktural sebagai proses pemulihan hak-hak korban perampasan tanah dan penggusuran.
Bagikan
