JT - Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo memastikan bahwa tidak ada tunggakan hutang terkait pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatera Utara. Pernyataan ini disampaikan Menpora usai pertemuan dengan Pj Gubernur Sumatera Utara, yang menegaskan bahwa seluruh pembayaran terkait penyelenggaraan PON di wilayah tersebut telah terselesaikan.

“Alhamdulillah, sudah dipastikan tidak ada tunggakan hutang atau peninggalan pembayaran di Sumatera Utara,” ujar Menpora Dito Ariotedjo saat konferensi pers di Kuta, Kabupaten Badung, Bali, pada Selasa (1/10). Hal yang sama juga berlaku untuk Aceh, di mana ia menyebut tidak ada tunggakan hutang yang tersisa.

Menpora menjelaskan, beberapa waktu lalu pihaknya menerima pertanyaan mengenai honor panitia yang belum dibayarkan. Ia menegaskan bahwa pembayaran honor menggunakan dana dari APBN atau APBD, yang memerlukan administrasi lengkap. Honor yang administrasinya telah lengkap sudah dibayarkan, sementara yang masih kurang sedang diproses sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Setiap pengeluaran harus lengkap administrasinya. Jika ada yang belum dibayar, itu karena administrasi belum lengkap, dan sekarang sedang diproses,” jelasnya.

Selain itu, terkait pembayaran honor di Aceh, Menpora juga menyebut ada honor penari yang belum dibayarkan, namun sudah dalam tahap pemeriksaan terkait jadwal pembayaran dan ketertiban administrasi.

Ke depan, Menpora menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan evaluasi terhadap kekurangan yang terjadi selama PON XXI, dengan harapan penyelenggaraan PON berikutnya di Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat pada 2028 dapat lebih baik.

Berdasarkan data Kemenpora, total anggaran untuk PON XXI Aceh-Sumut mencapai Rp3,94 triliun, yang terdiri dari Rp2,2 triliun dari APBN dan Rp1,7 triliun dari APBD Aceh dan Sumatera Utara. Pembagian anggaran tersebut dialokasikan untuk berbagai keperluan di kedua wilayah penyelenggara. * * *