JT - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengaku terkena beberapa kali lemparan botol saat menemui massa aksi yang memprotes Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada di depan gerbang utama kompleks parlemen, Jakarta, Kamis.
Dalam keterangannya kepada wartawan, Habiburokhman menunjukkan jidatnya yang terkena lemparan sambil mengatakan bahwa hal tersebut merupakan risiko yang dihadapinya sebagai wakil rakyat. Ia menemui massa aksi bersama Ketua Badan Legislasi DPR RI Wihadi Wiyanto dan Wakil Ketua Badan Legislasi DPR RI Achmad Baidowi sekitar pukul 12.50 WIB.
Baca juga : Jakarta Waspada, 339 Kasus Pohon Tumbang Ditangani BPBD Tahun Ini
"Kalau dulu kita juga yang demo di depan, kita juga tukang lempar-lempar," kata Habiburokhman setelah pertemuan.
Ketiga legislator tersebut menyampaikan kepada massa bahwa pengesahan RUU Pilkada tidak akan dilakukan karena sidang paripurna pada Kamis ini ditunda atau dibatalkan. Namun, penyampaian ini tidak berlangsung lama karena situasi di lokasi menjadi tidak kondusif akibat pelemparan botol oleh oknum tertentu.
Habiburokhman menegaskan kepada massa bahwa para legislator di DPR juga berusaha memperjuangkan aspirasi rakyat. Pertemuan dengan massa tersebut dilakukan setelah dijemput oleh Presiden Partai Buruh, Said Iqbal. Partai Buruh merupakan salah satu organisasi yang pertama kali menyampaikan protes dan merencanakan aksi di depan gedung DPR.
Baca juga : Peneliti UNJ Dorong Polri Ditempatkan di Bawah Kementerian Dalam Negeri untuk Meningkatkan Keamanan Nasional
RUU Pilkada menuai pro dan kontra setelah dibahas secara singkat oleh Badan Legislasi DPR RI pada Rabu (21/8), yang dianggap tidak sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat pencalonan pada Pilkada yang diputuskan pada Selasa (20/8).
Untuk mengantisipasi unjuk rasa, polisi telah menyiapkan 2.975 personel di dua lokasi, yaitu Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) dan MPR/DPR RI. Personel tersebut terdiri dari satuan tugas daerah (Satgasda) sebanyak 1.881 personel, satuan tugas resor (Satgasres) sebanyak 210 personel, serta bawah kendali operasi (BKO) dari TNI dan pemerintah daerah sebanyak 884 personel. * * *