JAKARTATERKINI. ID - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, menonjolkan isu penegakan hukum dan keadilan dalam debat pertama Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024, yang diadakan di Gedung KPU RI, Jakarta, Selasa malam (12/12).
Pada awal debat, moderator memberikan kesempatan kepada setiap calon presiden (capres) untuk menyampaikan visi-misi mereka. Anies memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyoroti urgensi penegakan hukum sebagai fondasi keadilan di Indonesia.
Baca juga : Komisioner KPU Hadir Saat Pantarlih Lakukan Coklit di Kediaman Anies Baswedan
"Sebagai negara hukum, kekuasaan harus tetap menjunjung tinggi hukum sebagai acuan utama dalam memberikan rasa keadilan kepada semua warga. Ia mengkritik kemungkinan tekukan aturan demi kepentingan penguasa saat ini dan menegaskan perlunya perubahan," katanya
Ketika ditanya tentang penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan konflik di Papua, Anies menyoroti ketidakadilan yang mendasar di wilayah tersebut. Menurutnya, upaya damai tidak hanya tentang menghilangkan kekerasan, tetapi lebih pada keberadaan keadilan.
Dalam konteks toleransi, Anies menyoroti pelanggaran hukum seperti persekusi, kekerasan, dan diskriminasi yang masih terjadi antar kelompok masyarakat. Ia memandang bahwa setiap pelanggaran hukum harus dihukum agar tidak dibiarkan berkembang dan dianggap benar.
Baca juga : KPU DKI Gandeng Parpol Pahami Pungut Hitung Suara Pemilu
Anies Baswedan juga menggarisbawahi pentingnya independensi hakim dalam menjalankan tugas mereka. Menurutnya, penegakan hukum harus tidak hanya menegakkan hukum tetapi juga membawa rasa keadilan kepada masyarakat.
Dalam sesi tanya jawab, Anies menyinggung peristiwa Tragedi Stadion Kanjuruhan, Malang, dan kejadian di KM50 Tol Jakarta-Cikampek terhadap Laskar Front Pembela Islam (FPI). Ia menekankan empat hal: memastikan bahwa proses hukum menghasilkan keadilan, mengungkap seluruh fakta, memberikan kompensasi kepada korban, dan menjamin agar peristiwa serupa tidak terulang.
Bagikan
