JT - Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Haris Pertama mendorong penguatan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI dan otonomi daerah untuk mencegah disintegrasi bangsa.
Menurutnya, tugas dan fungsi DPD RI selama ini masih lemah dan hanya menjadi penghias di parlemen, sehingga diperlukan revisi undang-undang untuk memperkuat peran dan fungsi DPD RI dan otonomi daerah.
Baca juga : Indonesia dan Korsel Korsel Kerjasama Tingkatkan SDM Industri
"DPD harus diperkuat, otonomi daerah juga harus diperkuat, terutama oleh gerakan pemuda di seluruh Indonesia," kata Haris dalam perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-51 KNPI di Jakarta, Sabtu malam (27/7).
Haris menginginkan DPD RI memiliki peran dalam menguatkan kepala daerah agar seluruh daerah di Indonesia bisa mendapatkan otonomi penuh dalam mengelola sumber daya alam (SDA) di daerah masing-masing.
Dengan begitu, kepala daerah yang dipilih langsung rakyat dapat menentukan kebijakan sendiri dalam menyejahterakan rakyat tanpa intervensi dari pemerintah pusat.
Baca juga : Menhub Budi Karya Umumkan Tiga Langkah Besar untuk Perbaikan Angkutan Mudik 2025
Ia mencontohkan, salah satunya seperti izin usaha pertambangan (IUP) di mana kepala daerah hanya memberikan rekomendasi. Haris mengusulkan perubahan agar kepala daerah yang lebih mengetahui masyarakatnya dapat lebih cepat mendorong pertumbuhan daerah.
Dirinya meyakini bahwa SDA yang melimpah di daerah dapat membiayai dan mensejahterakan masyarakat daerah, terutama seperti masyarakat di Papua, Kalimantan, dan daerah lainnya yang masih jauh dari kesejahteraan padahal memiliki SDA melimpah.
Bagikan
