JT - Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk TPS 17 Kelurahan Simpang Tetap Darul Ikhsan (STDI) dan TPS 07 Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai.
Putusan itu untuk perkara PHPU Pileg 2024 Nomor 234-01-03-04/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pengisian anggota DPRD Kota Dumai Dapil Dumai 4. Berlaku sebagai pihak pemohon adalah PDI Perjuangan (PDIP) dan sebagai pihak termohon adalah KPU.
Baca juga : Pengamat Sebut Gabungnya Khofifah Menambah "Daya Gedor" Prabowo-Gibran
“Menyatakan hasil perolehan suara calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai Daerah Pemilihan Dumai 4 harus dilakukan pemungutan suara ulang,” kata Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Kamis (6/6).
Adapun PDIP dalam permohonannya mendalilkan terdapat selisih suara di empat tps untuk Dapil Dumai 4, diantaranya adalah dua tps tersebut.
Mereka mengatakan, selisih yang terjadi mengakibatkan partai berlambang banteng itu kehilangan satu kursi DPRD. Dalam petitumnya, mereka meminta untuk dilaksanakan PSU.
Baca juga : Ahmad Ali Protes Jadwal Debat Publik Pilkada Sulawesi Tengah di Jakarta
Dalam pertimbangan MK yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah, ia mengatakan bahwa di dalam persidangan ditemukan fakta terkait dalil selisih satu surat suara di TPS 17 Kelurahan STDI.
Ia menjelaskan, selisih tersebut muncul karena ada satu orang pemilih yang telah menandatangani daftar hadir, tetapi tidak menggunakan hak pilihnya karena meninggalkan tps sebelum mencoblos, namun oleh penyelenggara tidak dibuatkan Berita Acara.
Bagikan
