JT - Dukungan pemerintah pusat untuk tindak tegas Organisasi Papua Merdeka (OPM) sangat diperlukan TNI dan Polri, kata pengamat militer dan Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi.
Hal tersebut, kata Khairul Fahmi, karena penentuan sikap itu akan menjadi dasar TNI/Polri untuk melakukan operasi besar dalam menumpas OPM.
Baca juga : Gibran Terima Pesan Penting Ganjar: Jaga Kondusivitas Solo Jelang Pemilu 2024
"Sepanjang tidak ada perubahan kebijakan dan keputusan negara, operasi militer selain perang (OMSP) TNI di Papua masih akan sama seperti sebelumnya," kata Fahmi di Jakarta, Selasa.
Dikatakan pula oleh Fahmi bahwa kesatuan sikap harus ditunjukkan mulai dari dukungan politik yang digulirkan legislatif.
Setelah itu, dukungan politik tersebut harus disambut pihak eksekutif dengan melahirkan kebijakan yang tegas untuk menumpas keberadaan OPM.
Baca juga : Delapan Kebaya Legendaris Ibu Tien Soeharto Akan Dipamerkan di Hari Kebaya Nasional 2024
"Apakah legislatif dan eksekutif akan tetap memelihara keraguan dan membiarkan kondisi tumpang tindih, carut-marut ini berlanjut, atau bersedia mengambil langkah berani dengan merumuskan rencana aksi yang mencerminkan perubahan kebijakan atau keputusan politik?" kata Fahmi.
Fahmi memandang perlu Pemerintah menunjukkan sikap tegas menumpas kejahatan separatis dengan menggunakan TNI sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 1.
Bagikan
