JAKARTATERKINI.ID - Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mengalami penurunan sebesar Rp8 miliar per tahun dari sektor pajak hiburan berdasarkan data Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda setempat sebagai dampak pelarangan operasional usaha hiburan di wilayah tersebut.

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Bapenda Kabupaten Bekasi, Jenal Aca, mengatakan potensi kehilangan pendapatan pajak jenis usaha hiburan terjadi sejak pemberlakuan kebijakan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan.

"Aturan itu berlaku mulai tahun 2017. Artinya, sejak saat itu kita kehilangan Rp8 miliar lebih dari sektor pajak usaha hiburan," katanya di Cikarang. 

Dia menjelaskan bahwa pendapatan daerah sebelumnya diperoleh dari usaha tempat hiburan dengan tarif pajak sebesar 25 persen sebelum peraturan daerah itu diberlakukan. Dengan implementasi kebijakan tersebut, Bapenda tidak lagi dapat mengenakan pajak pada jenis usaha tersebut.

"Secara regulasi, Perda sudah tercatat di Kementerian Dalam Negeri. Jadi sudah tidak bisa ditarik. Memang kondisi menjadi dilema, ada pelarangan namun faktanya usaha-usaha itu tetap beroperasi," ucapnya.

Sebagai petugas pajak, pengambilan pajak pada objek pajak atau transaksi yang masuk kategori Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) dapat menjadi sumber pendapatan daerah. Namun dalam konteks ini tidak bisa dilakukan karena sudah ada regulasi yang melarang.

Jenal menjelaskan bahwa kondisi tersebut semakin rumit setelah ada implementasi kebijakan pusat yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang keuangan pusat dengan pemerintah daerah.