JAKARTATERKINI.ID - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 telah berhasil melindungi masyarakat rentan.

"Semua indikator kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok 40 persen paling rentan, menunjukkan adanya perbaikan. Ini disebabkan oleh ketetapan APBN dalam mengatasi isu-isu yang dihadapi masyarakat yang rentan," ujar Sri Mulyani dalam keterangan tertulis di Jakarta pada hari Rabu.

Pernyataan Menkeu merujuk pada penurunan tingkat pengangguran terbuka menjadi 5,32 persen pada Agustus 2023, dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,86 persen.

Pemulihan ekonomi yang kuat dan berbagai program perlindungan sosial (perlinsos) juga berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 9,54 persen pada Maret 2022 menjadi 9,36 persen pada tahun 2023, lebih rendah dari tingkat sebelum pandemi COVID-19 pada 2019 yang mencapai 9,41 persen.

Prestasi positif ini didukung oleh ketahanan ekonomi domestik yang tinggi, tercermin dari sejumlah indikator. Ekonomi nasional tumbuh sebesar 5,05 persen hingga kuartal ketiga tahun 2023. Konsumsi rumah tangga dan investasi masing-masing tumbuh sebesar 4,9 persen (year-to-date/ytd) dan 4,2 persen (ytd). Sementara itu, ekspor tumbuh 1,1 persen (ytd), sementara impor mengalami penurunan sebesar minus 2,0 persen (ytd) akibat pelemahan ekonomi global.

Inflasi Indonesia juga tetap terkendali pada tingkat 2,61 persen (year-on-year/yoy) per Desember 2023, lebih rendah dari proyeksi 2023 sebesar 3,6 persen. Inflasi pangan yang kontributornya signifikan, seperti beras, cabai, dan bawang putih, juga menunjukkan tren penurunan pada Desember 2023.

Meskipun ekspor dan impor mengalami tekanan sejak awal 2023 akibat pelemahan ekonomi global, neraca perdagangan Indonesia masih mencatat surplus selama 43 bulan berturut-turut. Secara total, surplus neraca perdagangan mencapai 33,63 miliar dolar Amerika Serikat pada Januari hingga November 2023.