JT - Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan realisasi belanja bantuan sosial (bansos) per Februari 2025 mencapai Rp25,9 triliun atau 19,2 persen dari target, yang mencerminkan bahwa pos belanja itu tak terdampak kebijakan efisiensi anggaran.
Bukti pendukung lainnya yaitu realisasi belanja bansos pada Januari-Februari 2024 tercatat sebesar Rp24,5 triliun. Sedangkan, pada periode yang sama tahun ini, realisasinya lebih tinggi Rp1,4 triliun.
Baca juga : Lebaran Karena Sudah Telepon Allah, PBNU Kecam Jamah Masjid Aolia
"Ini (bansos) tidak diefisienkan. Bahkan, pencairan, pelaksanaan anggaran, hingga penyaluran semua sesuai dengan jadwal," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi Maret 2025 di Jakarta, Kamis.
Anggaran belanja bansos hingga Februari digunakan untuk berbagai program, di antaranya bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp7,3 triliun, kartu sembako Rp10,3 triliun, iuran penerima bantuan iuran jaminan kesehatan (PBI JKN) Rp7,7 triliun, program Indonesia pintar (PIP) Rp600 juta, dan kartu Indonesia pintar (KIP) kuliah Rp156,3 miliar.
Penyaluran anggaran bansos itu merupakan bagian dari realisasi belanja kementerian/lembaga (K/L), yang tercatat mencapai Rp83,6 triliun per 28 Februari 2025. Nilai itu setara dengan 7,2 persen dari pagu APBN.
Baca juga : Pemerintah Pastikan Situasi Malam Natal 2024 Aman dan Terkendali
Di sisi lain, belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp127,9 triliun atau 8,3 persen dari pagu. Realisasi belanja non-K/L didukung oleh pembayaran manfaat pensiun, subsidi, dan kompensasi sesuai jadwal.
Dengan demikian, realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) hingga akhir Februari mencapai Rp211,5 triliun atau 7,8 persen dari pagu. Capaian itu lebih lambat bila dibandingkan periode yang sama tahun lalu (9,7 persen dari pagu), lantaran adanya pelaksanaan pemilu dan bantuan pangan kala itu.
Bagikan
