JT – Sejumlah serikat dan komunitas pengemudi ojek daring (ojol) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Senin, menuntut pemberian tunjangan hari raya (THR) dari perusahaan aplikasi.
Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI), Lily Pujiati, menegaskan bahwa mitra pengemudi ojol berhak mendapatkan THR sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Baca juga : Pemerintah dan BPTJ Tengah Bahas Penambahan Koridor BTS Menuju Puncak, Kabupaten Bogor
“Berdasarkan UU Nomor 13, driver ojol ini sudah termasuk pekerja karena memiliki unsur pekerjaan (menghasilkan barang dan/atau jasa), serta upah (sebagai hak pekerja/buruh yang diterima sebagai imbalan dari pengusaha),” ujar Lily.
Ia juga mengutip pernyataan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer Gerungan, yang menyatakan bahwa pengemudi ojol seharusnya mendapatkan THR.
“Kami mengawal dan menyuarakan tuntutan ini,” tambahnya.
Baca juga : Penguatan Koordinasi TNI dan Tiga Pilar di Kecamatan Batuceper Wujudkan Pemilu Damai 2024
Dalam aksi tersebut, massa mendesak Kemnaker untuk mengeluarkan kebijakan yang jelas dan berpihak kepada pengemudi, terutama dengan menekan perusahaan aplikator agar memberikan hak THR serta perlindungan dan jaminan kesejahteraan bagi pengemudi ojol dan keluarganya.
“Situasi yang dihadapi oleh jutaan pengemudi ojol di Indonesia terus memburuk. Setiap hari mereka menghadapi jam kerja panjang tanpa kepastian upah, risiko keselamatan di jalan yang tidak dijamin, sanksi sepihak dari perusahaan aplikasi, serta skema kerja yang tidak manusiawi,” demikian pernyataan Serikat Pengemudi Angkutan Roda Dua (Serdadu) dalam aksi tersebut.
Bagikan
