JT – Aliansi Dosen ASN Kemdiktisaintek Seluruh Indonesia (ADAKSI) mendesak pemerintah untuk segera mencairkan seluruh tunjangan kinerja (Tukin) dosen tanpa terkecuali untuk periode 2020 hingga 2024. Menurut Ketua ADAKSI Pusat, Anggun Gunawan, total anggaran yang dibutuhkan untuk pembayaran Tukin dosen dalam kurun waktu tersebut diperkirakan mencapai Rp8 triliun.
"Kami minta semuanya dicairkan. Tidak cuma separuh, tidak hanya sepertiga. Semuanya harus dibayarkan," ujar Anggun di Jakarta, Senin.
Baca juga : Kominfo Memblokir 2,1 Juta Situs untuk Perangi Judi Online
Saat ini, Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) hanya menyediakan anggaran sebesar Rp2,5 triliun untuk membayar Tukin kepada 30.000 dosen, padahal jumlah total dosen yang berada di bawah kementerian tersebut lebih dari 80.000 orang.
Anggun menilai bahwa kementerian telah diberikan anggaran yang cukup besar, sekitar Rp57 triliun, sehingga menurutnya pembayaran Tukin sebesar Rp8 triliun seharusnya bisa direalisasikan.
Masalah Keberpihakan Kementerian Dia menambahkan bahwa sejak awal, para dosen merasa kementerian tidak memberikan perhatian kepada mereka. Bahkan, hingga saat ini mereka belum pernah diundang untuk berdiskusi atau beraudiensi dengan kementerian.
Baca juga : Antisipasi Resesi di Jepang, Pemerintah Perluas Akses Pasar
"Jadi sejak awal kami sudah merasakan ini tidak ada keberpihakan kementerian terhadap kami," lanjut Anggun.
Sebelumnya, ADAKSI menggelar aksi unjuk rasa di Patung Kuda, Jakarta Pusat, untuk menuntut pemerintah membayar Tukin yang belum dibayarkan sejak 2020.