JAKARTATERKINI. ID - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, menegaskan pentingnya pemahaman etika dalam penggunaan media sosial bagi seluruh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Menjelang tahun politik, saya juga minta kepada seluruh pejabat dan ASN agar tetap menjaga netralitas dan menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok ataupun golongan," ujar Heru saat pelantikan pejabat administrator dan pengawas di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat. 

Heru menegaskan bahwa prinsip netralitas harus dijunjung tinggi sebagai kontribusi dalam membangun Kota Jakarta yang demokratis, adil, dan bermartabat.

Selain itu, Heru menyoroti kepekaan dan empati pejabat terhadap kehidupan sosial masyarakat, termasuk menghindari tampilan gaya hidup yang berlebihan, baik secara langsung maupun di media sosial. 

Heru menekankan pentingnya kesiapan pejabat eselon III dan IV dalam mendukung dan membantu pekerjaan eselon II. Mereka juga diharapkan memberikan opsi dan solusi rekomendasi untuk menyelesaikan tugas secara efisien demi mencapai tujuan bersama.

Selanjutnya, Heru mengimbau para pejabat eselon III dan IV untuk memahami dan mengingat dengan baik mengenai komunikasi, tugas, fungsi, dan tanggung jawab masing-masing guna meningkatkan kompetensi dan menjaga profesionalitas dalam bekerja.

Dalam konteks transformasi Kota Jakarta menjadi Daerah Khusus Jakarta (DKJ) sebagai pusat perekonomian nasional dan kota bisnis berskala global, Heru menekankan perlunya memahami konsep "Global City" untuk mencapai tujuan indeks "Global City."