JT – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, menegaskan bahwa pihaknya akan terus memprioritaskan penanganan kasus pencurian lobster dan pasir laut yang marak terjadi di wilayah perairan Indonesia. Hal ini menjadi fokus penting dalam masa pemerintahan periode 2024-2029.

“Pencurian bukan hanya pasir laut, tetapi juga lobster. Pencurian bibit lobster sudah seperti narkoba, sulit sekali diberantas. Estimasi jumlah bibit lobster yang dicuri mencapai 300 hingga 500 juta bibit,” ujar Trenggono dalam Konferensi Pers di Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta, Senin (21/10).

Trenggono mengakui bahwa tantangan dalam memerangi pencurian di laut sangat besar mengingat luasnya wilayah perairan Indonesia. Sementara itu, jumlah armada kapal patroli yang dimiliki oleh KKP masih terbatas. Saat ini, KKP hanya memiliki 30 kapal yang tersebar di seluruh wilayah laut Indonesia.

"Kapal patroli kita hanya 30, dan dengan keterbatasan anggaran, kapal-kapal tersebut tidak bisa beroperasi 24 jam penuh. Karena itu, kami akan segera mengimplementasikan kebijakan Ocean Big Data untuk memantau aktivitas di laut secara lebih efektif," jelasnya.

Ia berharap kebijakan Ocean Big Data dapat diimplementasikan sepenuhnya pada tahun depan. Dengan teknologi ini, KKP dapat memonitor setiap pergerakan yang terjadi di wilayah perairan Indonesia, sehingga potensi pencurian dapat lebih cepat terdeteksi.

Trenggono menegaskan pentingnya kewaspadaan terhadap persaingan ekonomi global yang kini tak lagi melibatkan senjata, melainkan melalui teknologi dan strategi ekonomi. Indonesia, sebagai negara dengan kekayaan laut yang melimpah, harus mampu mempertahankan kedaulatan ekonominya di tengah tekanan dari negara lain.

"Peperangan saat ini bukan lagi menggunakan tentara dan senjata berat, melainkan melalui penguasaan ekonomi. Negara-negara lain dapat memanfaatkan teknologi dan strategi untuk melemahkan negara lain, termasuk dengan melibatkan orang lokal yang menjadi bagian dari mereka,” ungkapnya.