JT – Mahkamah Konstitusi (MK) menegaskan bahwa pembentuk undang-undang tidak boleh sering dan sembarangan mengubah syarat usia untuk pejabat publik, baik yang dipilih maupun yang diangkat. Penegasan ini disampaikan oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat saat membacakan pertimbangan dalam sidang putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Kamis.

Arief Hidayat menjelaskan bahwa seringnya perubahan syarat usia dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Hal ini karena perubahan tersebut dapat menggeser parameter kapabilitas atau kompetensi seseorang untuk menduduki jabatan dalam lembaga atau organisasi publik, serta berpotensi digunakan untuk tujuan politik tertentu.

"Perubahan syarat usia yang terlalu sering dapat mengakibatkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan, serta memungkinkan pembentuk undang-undang merumuskan kebijakan untuk menghalangi hak konstitusional warga negara lainnya," ujar Arief.

MK mengingatkan bahwa penentuan batasan usia dalam undang-undang merupakan kewenangan pembentuk undang-undang, namun batasan usia tersebut harus mematuhi prinsip-prinsip kebijakan hukum terbuka. Prinsip tersebut meliputi moralitas, rasionalitas, keadilan, dan tidak bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945.

Lebih lanjut, MK menyebutkan bahwa aturan syarat usia jabatan bisa menjadi masalah konstitusional jika menimbulkan problematika kelembagaan, seperti ketidakmampuan aturan untuk dilaksanakan atau menghambat kinerja lembaga negara.

Pernyataan ini diungkapkan dalam pertimbangan Putusan Nomor 68/PUU-XXII/2024, terkait uji materi syarat usia calon pimpinan KPK dalam Pasal 29 huruf e Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Permohonan uji materi ini diajukan oleh mantan penyidik KPK Novel Baswedan dan 11 mantan pegawai KPK lainnya. MK memutuskan menolak permohonan tersebut karena dianggap tidak beralasan menurut hukum. * * *