JT - Uni Eropa (EU) menolak legitimasi Presiden Venezuela Nicolas Maduro, menurut pernyataan Kepala Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa, Josep Borrell.
"Kami tidak bisa menerima legitimasi Maduro sebagai presiden terpilih. Dia akan tetap menjadi presiden de facto, tetapi kami menolak legitimasi demokratis berdasarkan hasil yang tidak dapat diverifikasi," kata Borrell seperti dikutip oleh Euronews setelah pertemuan informal para menteri luar negeri di Brussels.
Baca juga : 14.500 Anak Palestina Tewas dalam Serbuan Israel di Gaza, UNRWA: Ini Bukan Sekadar Angka
Pemilihan presiden di Venezuela diadakan pada 28 Juli 2024, dan keesokan harinya, Dewan Pemilihan Nasional Venezuela menyatakan Nicolas Maduro sebagai presiden terpilih untuk periode 2025-2031. Namun, keputusan ini menuai kontroversi.
Pada 29 Juli, protes meletus di Venezuela dengan demonstran bentrok dengan polisi. Lebih dari 2.000 orang ditahan dalam kerusuhan yang berlangsung selama sehari sebelum pemerintah berhasil mengendalikan situasi.
Anggota parlemen Amerika Serikat (AS) dan Eropa yang bertanggung jawab atas urusan luar negeri mengeluarkan pernyataan bersama yang mengklaim bahwa pemimpin oposisi Edmundo Gonzalez memenangi pemilihan presiden Venezuela. Mereka juga berjanji akan meminta pertanggungjawaban Maduro jika dia menolak untuk menyerahkan kekuasaan.
Baca juga : Sekjen PBB Kecam Banyak Korban Sipil Dalam Operasi Militer Israel
Di sisi lain, Moskow mendukung posisi Maduro. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, memperingatkan negara-negara ketiga untuk tidak mendukung upaya destabilisasi situasi di Venezuela. * * *
Bagikan
