JT - Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengembangkan transportasi umum Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Bandung, Jawa Barat, guna mengurangi kemacetan dan polusi udara. Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub, Risyapudin Nursin, menyatakan bahwa peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menyebabkan pencemaran udara yang signifikan di daerah perkotaan, sehingga diperlukan solusi untuk mendorong masyarakat beralih ke transportasi massal.

"Oleh karena itu, salah satu upaya yang dilakukan yaitu melalui pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) di wilayah Cekungan Bandung, Jawa Barat," kata Risyapudin dalam keterangan di Jakarta, Selasa.

Pembangunan BRT di Bandung akan mencakup wilayah Cimahi, Padalarang hingga Sumedang sepanjang 21 km. Selain Bandung, pembangunan layanan ini juga dilakukan di kota Medan, Sumatera Utara.

Pengembangan BRT tahap satu akan dimulai pada 2025, tahap dua pada 2026, dan tahap tiga pada 2027. Sistem angkutan cepat berbasis bus ini akan ramah lingkungan dan menggunakan energi rendah karbon, dengan waktu tempuh yang lebih cepat melalui jalur khusus dan adanya kepastian jadwal.

Risyapudin menuturkan tarif BRT akan dibuat terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, dan memanfaatkan sistem informasi yang jelas di halte, bus, serta penggunaan aplikasi. Layanan BRT ini juga akan mengedepankan kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam desain bus dan infrastruktur yang inklusif.

Layanan BRT akan terintegrasi dengan Stasiun Kereta Cepat Padalarang, Stasiun Kereta Api Cimahi, Terminal Tipe A Leuwipanjang, dan Stasiun Kereta Cepat Tegalluar. Risyapudin berharap adanya dukungan dari seluruh stakeholder, termasuk Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota, pihak Kepolisian, hingga masyarakat dalam pembangunan BRT ini.

"Kami semua perlu kolaborasi dan sinergi," ujarnya. Dia juga mengajak masyarakat khususnya di daerah Bandung untuk menggunakan transportasi umum BRT demi menekan polusi udara di daerah tersebut.