JT – Ketua Fraksi PKB DPR RI, Jazilul Fawaid, mengungkapkan bahwa partainya sedang mengkaji usulan agar gubernur ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat atau melalui mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Hal ini disebabkan tingginya biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur secara langsung.
Baca juga : Menparekraf Targetkan Pertumbuhan 6000 Desa Wisata di Tahun 2024
“Fungsi gubernur sebenarnya hanya sebagai koordinator dalam rezim otonomi daerah,” kata Jazilul di Jakarta, Jumat (29/11) malam.
Jazilul mencontohkan anggaran Pilkada di Jawa Barat yang mencapai lebih dari Rp1 triliun hanya untuk memilih gubernur. Menurutnya, angka tersebut terlalu besar untuk fungsi koordinasi gubernur. Dana sebesar itu, lanjutnya, lebih baik dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan, atau renovasi sekolah di daerah.
“Kalau anggaran sebesar itu digunakan untuk membangun atau merenovasi sekolah, saya pikir sekolah-sekolah di Jawa Barat akan tercukupi,” ujarnya.
Baca juga : Kemenlu Sebut Tidak Ada Korban Tanah Longsor Papua Nugini
PKB mengusulkan agar pemilihan gubernur digantikan dengan mekanisme penunjukan langsung oleh pemerintah pusat atau melalui DPRD. Menurut Jazilul, proses pemilihan melalui DPRD lebih sederhana dan hemat biaya dibandingkan pemilihan langsung.
“Kalau lewat DPRD, hanya perlu satu kotak suara. Sedangkan pemilihan langsung membutuhkan ribuan kotak suara,” jelasnya.
Bagikan
